Gaji Pejabat Ironi

The more you understand about any subject, the more interesting it becomes. As you read this article you'll find that the subject of tech is certainly no exception.

Gaji dan tunjangan operasional berjumlah lebih dari Rp 200 juta per bulan untuk para pejabat negara dan wakil rakyat, menjadi sebuah ironi di tengah kemiskinan dan kebodohan yang kini menimpa sebagian besar rakyat.

Para pejabat dan wakil rakyat itu seharusnya malu. Mereka makan gaji dari uang rakyat dan utang yang dicicil oleh seluruh rakyat. Tetapi, budaya malu ini telah hilang entah ke mana. Mereka telah dan berpotensi melakukan kesalahan yang sama, yaitu korupsi. Entah berapa triliun rupiah uang rakyat habis.

Entah berapa banyak lagi aset, perusahaan milik negara, kekayaan sumber daya alam milik rakyat yang "menguap" ke perusahaan-perusahaan asing. Ironisnya, oknum lembaga pembasmi korupsi justru terlibat korupsi dan aksi kriminal.

Rakyat mendambakan sosok pejabat yang peduli nasib rakyat, pejabat yang lurus dan jujur, pejabat yang mumpuni di bidangnya, dan pejabat yang benar-benar mampu bekerja keras. Namun, sebagian besar rakyat kini pesimistis, bahkan apatis kepada para pejabat itu bila melihat track record mereka.

Apalagi, bila melihat sistem dan aturan yang akan dipakai adalah serupa dengan tahun-tahun sebelumnya. Harapan rakyat akan perbaikan nasib secara kolektif telah musnah. Rakyat kini bergerak secara oportunistis dan sibuk menyelamatkan diri mereka masing-masing.

Hopefully the information presented so far has been applicable. You might also want to consider the following:

Kesenjangan ekonomi yang demikian menganga di antara pejabat dengan rakyat menjadi bukti kegagalan sebuah negara. Inilah sebuah ironi yang menyedihkan ketika para pejabat hidup mewah dengan memakan uang dan utang rakyat, namun pada saat yang sama sebagian besar rakyat hidup miskin dan bodoh.

Sri Y Ana
Jl Syariddin I No 39c
Pasar Minggu Jakarta Selatan
 

Korupsi
Sudah Mengakar

Diperdengarkannya rekaman berdurasi sekitar 4,5 jam pembicaraan telepon antara Anggodo (adik buron koruptor Anggoro) dengan dan atau tentang sejumlah pihak, baik dari kalangan kepolisian, kejaksaan, pengacara, maupun instansi lain di depan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa 3 November lalu, menguak bukan saja tentang adanya rekayasa kriminalisasi KPK, melainkan juga menunjukkan dengan sangat gamblang betapa praktik korupsi sudah demikian merasuk ke relung jantung dan sumsum negeri ini.

Sampai-sampai birokrat kepolisian dan kejaksaan yang semestinya menjadi benteng paling kokoh dalam penegakan hukum, justru menjadi pihak yang paling telanjang mempermainkan hukum. Maka, korupsi di Indonesia sungguh telah menjadi persoalan yang amat akut. Ibarat penyakit, korupsi telah menyebar luas ke seantero negeri dengan jumlah yang dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat, serta modus yang makin beragam. Bagaimana Pemerintah? Apakah tak ada cara lain untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya?

Alfiyah
Taman Sidoarjo

(-)

This article's coverage of the information is as complete as it can be today. But you should always leave open the possibility that future research could uncover new facts.